Ratu Atut Chosiyah

Wanita yang penuh kepalsuan dan kebohongan

Gubernur Banten Kecemplung Selokan

03 mei 2006

Ratu Atut Chosiyah, Pelaksana Tugas Gubernur Banten, terjebur selokan sedalam satu meter kemarin malam sekitar pukul 22.00 wib. Ia keluar dari selokan dibatu petugas perempuan dinas tramtib.

About these ads

Juni 8, 2006 - Posted by | Uncategorized

15 Komentar »

  1. hayah… mengada2 itu.. dan pasti berita ini tidak benar.. kalau memang benar.. mana fotonya…

    Komentar oleh wong banten | Agustus 16, 2006

  2. pilgub banten?
    [Diposting: 21 Februari 2006|339 Pembaca]
    [Cetak Tulisan ini]

    Pengirim: budi usman

    RAMAINYA PILGUB BANTEN?
    Oleh : Budi Usman, pengajar SMPN di kab Serang.

    Kekuasaan partai politik yang besar ini membuka peluang terjadinya korupsi. Para calon Gubernur Banten saat ini tengah berlomba-lomba mendapatkan tiket masuk dari partai politik. Dan ini merupakan santapan empuk bagi partai politik. Mereka memasang tarif yang, audzubillah, sangat besar. Kira-kira kurang lebih sama atau bahkan bisa jadi lebih besar daripada yang dikeluarkan pada Pilkada tidak langsung. Partai politik beranggapan, inilah satu-satunya kesempatan menarik uang dari para calon. Selebihnya kan menjadi otoritas rakyat. Wacana inilah yang berkembang kini. Praktek korupsi bukannya berkurang, hanya sekadar berpindah tempat dari anggota DPRD, an sich, kepada partai politik. Jadi, semangat menghilangkan praktek korupsi yang mendasari perubahan pola seleksi para kepala daerah dari tidak langsung kepada Pilkada Banten, nampaknya masih sebatas angan-angan.
    Apabila kerisauan ini betul-betul menjadi kenyataan, maka sia-sialah semua. Para calon Gubernur yang dapat maju ke dalam Pilkada hanyalah orang-orang yang punya uang dan yang berani memainkan kekuatan uang. Siapapun yang akhirnya terpilih akan sama saja, produk dari suatu proses yang diawali oleh praktek politik uang. Sekali lagi rakyat tidak punya pilihan lain, terpaksa memilih calon-calon yang disodorkan oleh partai politik. Betul bahwa Gubernur Banten mestinya orang yang sudah mapan secara finansial. Tetapi itu mestinya menjadi ukuran yang kesekian. Ukuran pertama mestinya adalah kompetensi, integritas pribadi dan latar belakang profesionalismenya. Kekuasaan para kepala daerah selama ini merupakan sumber utama praktek korupsi. Korupsi berawal dari simpul-simpul kekuasaan, yang antara lain di dalamnya terdiri atas para gubernur, bupati dan Walikota.
    Pilkada banten diharapkan dapat menghapus atau memutus rantai korupsi ini. Kita sudah memulainya pada perhelatan Pilpres yang lalu. Calon yang memiliki uang, fasilitas yang lengkap dan dukungan semua instrumen pemerintahan, tidak dipilih rakyat. Kita berharap hasil serupa juga tercermin dari Pilkada ini. Yang terpilih adalah para Gubernur yang betul-betul memiliki kemampuan menajerial, bersih dan berintegritas pribadi panutan di masyarakat.
    Munculnya kandidat Gubernur banten dari kalangan “senior” seperti Tryana Sjamun, Atut chosiah ataupun juga adanya tokoh-tokoh muda penuh pesona seperi Zulkieflimansyah, Marisa haque, Iwan Rosadi, Beuty Nasir, Iman Aryadi, Benyamin Davnie dll,memberikan alternative rakyat akan keanekaragman pilihan memilih Cagub dan Cawagub. Menurut hemat penulis, dalam konteks itu, kehadiran figur pemimpin yang memiliki sifat “kebapakan” dan jiwa muda yang sarat ‘perubahan”, yakni mereka yang bersedia mendengarkan, mengayomi, mengarahkan, mendidik, bijak, dan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dihadapi rakyatnya, menjadi sangat penting. Begitu pula figur pemimpin yang memiliki sifat “teman”, artinya yang bersedia menjadikan rakyat dan stakeholder lainnya sebagai patner dalam menggali ide-ide. Jadi pilihan terbaik kita bias secara objektif dapat menilai layakah banten dipimpin oleh “senior” atau “orang muda” ?
    Itulah sisi positif dari sistem pilkada langsung walau bukan berarti tidak mengandung sejumlah kelemahan. Penulis mencatat, ada sejumlah kelemahan menonjol dalam pilkda langsung yang bisa direnungkan sebagai bahan kewaspadaan. Pertama, pilkada dalam era liberalisasi politik dengan kekuatan partai politik yang masih dominan, memungkinkan sekali yang bisa bertempur di sana adalah mereka yang memiliki kapital ekonomi dan politik yang kuat. Para pengusaha yang sekaligus dekat dengan partai politik, atau para incumbent yang kaya, adalah yang paling besar mendapatkan peluang masuk dalam bursa pencalonan pilkada. Jadi, bukan figur-figur yang kompeten dalam kacamata kepemimpinan modern yang bisa masuk di sana, tetapi justru mereka yang berkategori orang-orang kaya yang berpeluang besar ikut masuk dalam bursa pilkada. Sementara orang-orang kaya itu, dulu adalah yang justru selalu menjadi bagian dari objek kebijakan pemerintah. Artinya, mereka yang selalu diatur, yang didisiplinkan dan ditata dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Tetapi sekarang, mereka adalah yang akan tampil sebagai pengatur.

    Sisi inilah yang merupakan salah satu aspek kelemahan yang menonjol. Kapitalisme politik, dalam kerangka menyempurnakan kapitalisme ekonomi, kemungkinan akan menemui momentumnya, dan di kemudian hari tidak mustahil akan menjadi problem baru kita. Hal itu senada dengan teori “MPM” yang merupakan kepanjangan dari Money Power More Money. Teori itu mengingatkan kepada kita akan arti pentingnya pengaruh kapital dalam proyek demokrasi yang ujung-ujungnya kelas menengah yang diuntungkan. Di titik itulah kewaspadaan publik tetap harus terjaga, agar pilkada yang agak berbau kapitalistik ini tidak menimbulkan ekses bagi melunturnya interest kepala daerah ke publik.
    Kedua, pilkada langsung memang bisa melahirkan problem kelembagaan baru yang di suatu titik nanti bisa menodai demokrasi lokal. Itu terjadi karena kepala daerah yang dihasilkan dari sistem pilkada langsung, posisinya akan semakin kuat, begitu pula dalam hal legitimasinya. Bukankah penelitian di beberapa negara Amerika Latin membuktikan bahwa ketika posisi eksekutif menjadi semakin kuat, justru potensial sekali kembali melahirkan otoritarianisme. Itu terjadi karena eksekutif merasa memiliki legitimasi yang sama-sama kuat dengan DPRD, sementara eksekutif tidak bisa dijatuhkan parlemen.
    Memilih dan menempatkan seorang pemimpin (umara) sama pentingnya dengan ulama dan unsur lainnya dalam konteks kehidupan bernegara menurut Islam. Dalam sebuah hadis yang populer, Nabi bersabda, “Tegaknya kehidupan dunia karena ditopang oleh empat pilar, yaitu: 1. dengan ilmunya ulama, 2. adilnya seorang umara, 3. kedermawanan para bangsawan, 4. doanya kaum fakir (HR Bukhori-Muslim).Kita membutuhkan seorang pemimpin daerah yang legitiming untuk ditaati.
    Semangat moral dari hal tersebut, adalah dibolehkannya beroposisi agar penguasa selalu terjaga, dan terkontrol, sehingga proses amar makruf dan nahi mungkar serta saling memberi nasihat tentang kebenaran dan pengambilan keputusan dengan penuh kearifan akan menghasilkan konsensus (Ijma) kebangsaan dari pilkada dapat dipertanggungjawabkan bersama salah satunya diantaranya adalah komitmen kontrak politik antara calon dengan pemilihnya.
    Itu sebabnya, menjaga keseimbangan agar otoritarianisme tidak lahir pascapilkada mesti selalu menjadi kewajiban bagi siapa pun yang menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil. Maka sekaranglah saatnya menurut penulis mengutip statement wakil ketua DPD PDIP Banten Iwan Rosadi bahwa Pimpinan dan elit partai di Banten harus mampu memanfaatkan momen “demokrasi’ ini untuk menjadi “jawara” representasi kekuatan dan kedaulatan masyarakat sipil. Oleh karena itu, siapa pun pasangan yang terpilih nanti harus mampu membuktikan visi, dan misi dengan karya nyata sebagai pilihan terbaik masyarakat propinsi Banten maju sejahtera . ***

    Komentar oleh budi | Agustus 24, 2006

  3. hehehe… lucu

    Komentar oleh mataharitimoer | Agustus 27, 2006

  4. Mari Melayani Negeri dengan tidak mempolitisasi Birokrasi
    Oleh: Budi Usman , Direktur Eksekutif komunike Tangerang Utara, tinggal di Teluknaga kabupaten
    Tangerang .

    Dari fakta-fakta kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita on the track mengaplikasikan bagian demokrasi yaitu pada sumber dana pembangunan adalah ‘dari rakyat’. Yang menjadi masalah adalah uang-uang yang dibayar rakyat namun tidak sampai ke Kas Negara (Daerah). Kwik Kian Gie menengarai kebocoran ratusan persen dalam Penerimaan Negara. Untuk Propinsi Banten ditengarai kebocoran tentu ada, setidaknya terindikasi dari ratingnya yang cukup tinggi dalam jajaran propinsi dan kabupaten/kota terkorup versi Transparansi International Indonesia. Walau belum ada riset yang mengukur berapa besar tingkat kebocoran penerimaan , namun yang jelas jawabannya adalah sebesar benalu demokrasi yang tersemai di tempat kita ( Arif Wahyudi ,Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang).

    BILA merefleksikan pelaksanaan otonomi di beberapa daerah kota/kabupaten di Banten, sehubungan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik (public service provider) masih jauh dari harapan masyarakat. Pola juraganisme (minta dilayani) masih saja terjadi dan bukan sebaliknya. Bila ini terus terjadi tanpa adanya perubahan pola kinerja aparatur negara dikhawatirkan akan memberkas menjadi sebuah mindset PNS di kemudian hari. Pada akhirnya akan mengganggu efektivitas kinerja aparatur negara di daerah yang umumnya masih rendah. Ini bisa dirasakan dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan daerah yang tidak tepat waktu.

    Padahal semangat otonomi daerah melalui UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka bagi setiap pemerintah daerah untuk dapat lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sehingga patologi birokrasi dapat ditekan dan mungkin dihindarkan. Dengan demikian akan lebih mendekatkan akses masyarakat kepada pemerintah. Selain membawa konsekuensi logis, maka akan lebih jelas tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelayanan kepentingan masyarakatnya. Dalam arti luas, birokrasi dalam pelayanan publik akan mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance

    Fungsi politik, adalah pembuatan policy (kebijakan) atau ekspresi dari kemauan negara, sedangkan fungsi administrasi negara adalah pelaksanaan policy tersebut. Baru pada tahun 1980-an, upaya untuk mengaitkan politik dengan administrasi mulai menguat. Sampai sekarang pun, ternyata perbincangan itu belum selesai. Dalam konteks Indonesia, pembicaraan seputar politisasi birokrasi masih sangat menarik, terutama karena praktek penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia masih sangat kental dengan nuansa politik.

    Upaya untuk menghentikan terjadinya politisasi birokrasi itu ternyata tidak mudah. Dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah di era reformasi ini, politisasi birokrasi tidak hanya tetap terjadi, tetapi juga muncul politisasi birokrasi dengan varian yang baru. Kalau politisasi birokrasi di era Orde Baru terjadi secara sentralized dalam skala nasional di bawah kendali langsung Presiden Soeharto, di era otonomi daerah ini fokus politisasi birokrasi bergeser di kabupaten/ kota. Sedangkan pengendali dari politisasi birokrasi di era otonomi daerah adalah bupati atau walikota di daerahnya masing-masing, sehingga partai politik yang mendapatkan keuntungan dari praktek politisasi birokrasi ini juga beragam, tergantung dari latar belakang politik bupati/ wali kota.

    Pada pemilu 2004 dan Pilkada di kota cilegon,kabupaten serang dan pandeglang lalu, perbincangan tentang politisasi birokrasi kembali menguat, karena ada indikasi kuat kalau pada pemilu dan Pilkada lalu, beberapa bupati/walikota di Banten melakukan dugaan politisasi birokrasi. Tetapi satu hal yang harus dicatat adalah bahwa politisasi birokrasi tidak terjadi di semua pemerintah kabupaten /kota. Hal ini berarti bahwa terjadinya politisasi birokrasi tergantung pada good will dari bupati/wali kota di daerahnya masing-masing. Perangkat pemerintahan di tingkat pusat tidak lagi mampu melakukan penetrasi terhadap pegawai negeri di tingkat kabupaten/ kota, karena kewenangan untuk mengelola pegawai negeri sipil sudah dilimpahkan kepada bupati/ wali kota.

    Bagaimana eksistensi dan posisi Birokrasi/ PNS pada Pilkadasung yang baru pertama kalinya dilaksanakan di republik ini, penulis mencoba menganalisisnya sebagai berikut:
    Pertama, pendataan kependudukan. Berdasarkan PP Nomor: 6 tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan: “Daftar pemilih yang digunakan pada pemilhan umum terakhir di daerah (Pilpres), digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.” Kemudian ayat (2) disebutkan “Daftar pemilih yang dimaksud pasal (1) dimutakhirkan dan divalidasikan lagi ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusun daftar pemilih sementara. Untuk pemutakhirkan dan validasi data kependudukan itu, sebagai pelaksananya adalah pemerintah daerah c/q Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.”

    Tugas dan peran yang diberikan kepada instansi ini bertujuan untuk memperoleh dan menyiapkan daftar pemilih potensial yang benar-benar akurat. Kemungkinan selama satu tahun sejak Pilpres yang lalu, ada pemilih yang bertambah antara lain sudah berusia 17 tahun, karena perkawinan, karena sudah pensiun dari TNI/Polri dan pindah domisili maupun pengurangan disebabkan meninggal dunia, dsb. Kegiatan pemutakhiran data, sedang berlangsung yang dimulai Februari 2005. Direncanakan hasilnya akan diserahkan secara formal kepada KPUD/PPS pada pertengahan Maret 2005. Data itu menjadi acuan/pedoman bagi KPUD/PPS untuk menetapkan daftar pemilih. Hanya sampai di situ tugas dan peran pemerintah daerah (PNS).

    Kedua, mengundurkan diri dari jabatan. Pada klausul PP No. 6 tahun 2005 pasal 6 dinyatakan kepala daerah/wakil daerah yang dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik, atau menjadi kepala daerah/wakil di daerah lain, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran.
    Ketentuan ini berlaku juga untuk jabatan struktural, fungsional yang disandang PNS, dan anggota TNI/Polri diharuskan meninggalkan jabatannya dalam bentuk surat pernyataan. Ironisnya bila yang bersangkutan tidak terpilih sebagai Kepala/Wakil, maka dia tidak dapat memegang jabatan itu kembali, yang sudah dilepaskannya ketika pendaftaran. Ketentuan yang cukup berat resikonya itu dimaksudkan untuk mengantisipasi para pejabat yang memegang jabatan tidak menggunakan jabatannya itu memobilisasi bawahan/staf ikut memenangkannya dalam proses pemilihan.

    Ketiga, kampanye. Sebagaimana pada pemilu legislatif dan Pilpres, dalam mekanisme Pilkadasung juga ada tahap kampanye. Pada hakekatnya kampanye adalah proses untuk menggalang dan meraih simpati rakyat sebagai pemilih. Pada masa kampanye calon Kepala daerah berusaha secara maksimal menampilkan “performancenya”, menjadi visi, misinya jika terpilih menjadi Kepala daerah /Wakil . Untuk itu calon Kepala daerah akan melibatkan “tim sukses” yang akan bekerja keras berjuang memenangkan pemilihan. Namun untuk kampanye ini PNS, anggota TNI/Polri dilarang untuk dilibatkan oleh pasangan calon sebagaimana tertera pada pasal 79 ayat (4).
    Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan PNS dilarang dilibatkan atau melibatkan diri dalam kampanye untuk mendukung salah satu calon. Konsekuensi dilibatkan atau melibatkan diri dalam kampanye, bagi anggota PNS, anggota Polri mempunyai implikasi yang cukup berat bagi sang calon karena kampanye sang calon akan dihentikan. Hal ini bermakna hilanglah kesempatan sang calon untuk menampilkan jati diri/performance di depan khalayak pemilih. Begitu juga bagi PNS dan anggota TNI/Polri jika melanggar ketentuan itu akan dikenakan sanksi administratif.
    Keempat, tidak boleh menguntungkan/merugikan calon. Posisi Pegawai Negeri Sipil (birokrasi) pada Pilkadasung lainnya dapat dilihat pada pasal 80 Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang menegaskan pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye. Klausul ini menjadikan posisi pejabat negara dan PNS tidak boleh berpihak. Artinya, di dalam setiap keputusan ataupun tindakan yang dikeluarkan harus benar-benar adil dalam arti tidak ada yang menguntungkan ataupun merugikan calon.
    Gubernur/Bupati /wali kota mampu menjadi pengendali dari politisasi birokrasi karena di era otonomi daerah ini bupati /wali kota mempunyai seperangkat kewenangan yang dapat membuat pegawai negeri sipil mau tidak mau harus tunduk kepada bupati/ wali kota, kecuali bersedia menanggung risiko terhambat kariernya di birokrasi. Kewenangan itu antara lain dalam hal penentuan pejabat eselon, kewenangan bupati/wali kota dalam membuat SK pengangkatan PNS dan kewenangan dalam membuat SK kenaikan pangkat bagi PNS.Tetapi bukankah di era reformasi ini telah terjadi pergeseran kekuasaan dari tangan eksekutif ke tangan legislatif yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya legislatif heavy? Di mana peran lembaga legislatif di kabupaten/ kota terhadap terjadinya politisasi birokrasi?

    Memang kalau melihat kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif, seharusnya politisasi birokrasi hanya terjadi pada kabupaten/ kota yang dikuasai secara mayoritas (lebih dari 50 %) oleh salah satu partai dan bupati / waliko tanya berasal dari partai mayoritas tersebut. Karena kalau kondisinya semacam itu, kepentingan politik antara eksekutif dengan legislatif akan sejalan sehingga lembaga legislatif akan selalu mendukung langkah-langkah politik yang dilakukan oleh bupati/ wali kota yang menguntungkan partai pemegang suara mayoritas.Sedangkan kalau bupati/ wali kota tidak didukung oleh suara mayoritas di DPRD, maka akan sangat mudah digoyang oleh legislatif, bahkan tidak mustahil terjadi upaya pelengseran bupati oleh DPRD.

    Kalau kondisinya seperti ini, tentunya bupati/ wali kota tidak akan berani melakukan politisasi birokrasi untuk kepentingan partainya, karena akan menjadi musuh bersama seluruh partai politik di daerah tersebut. Tetapi ternyata yang terjadi tidak demikian, dalam era otonomi daerah, pada euforia legislative heavy ini, lembaga legislatif tetap tidak mampu menghentikan terjadinya mobilisasi aparatur pemerintah daerah untuk mendukung salah satu partai tertentu. Di Banten misalnya, tidak ada partai politik yang menguasai legislatif secara mayoritas di 6 kabupaten/ kota, tetapi politisasi birokrasi tetap terjadi.

    Berangkat dari kesadaran bahwa pembangunan dan birokrasi didanai uang rakyat, maka ‘Pemerintah yang Melayani’ atau ‘Sayyidu Qoumi Khidamuhum’ bukanlah sekedar himbauan moral. Ia adalah kewajiban, konsekwensi logis dari transaksi ijab qobul amanah rakyat, yang harus dipikul dan ditegakkan. Kesadaran akan bahaya ‘kekuasaan’ telah sering digaungkan. ‘Power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely, kekuasaan cenderung korup (menyimpang), kekuasaan yang absolut cenderung korup (menyimpang) secara absolut. Kesadaran ini harus memenuhi ruang pemikiran dan hati kita, karena kalau pun kita lolos di Dunia, namun pasti kita dicegat di Hari Pengadilan. Apalagi ada kemungkinan besar, kita pun sulit lolos dari Pengadilan Dunia. Kesadaran ini harus secara merata dimiliki segenap penyelenggara pemerintahan, alim ulama, tokoh masyarakat hingga masyarakat secara keseluruhan. Sebagus apa kualitas demokrasi kita adalah sekuat apa kita menjaga amanah rakyat. Di sisi lain, sejauh mana pengabdian dan pelayanan kita terhadap negeri sebagai representasi amanah Rakyat akan terefeksi dalam bagaimana benalu demokrasi tumbuh subur dalam kehidupan kita.***

    Komentar oleh budi usman | Agustus 30, 2006

  5. heee….. gubernur gimana sih bisa kecemplung selokan. cantik-cantik giman yahh… mukanya.
    ratu atut sukses dalam pemilihan 2007-2012

    Komentar oleh danang | September 9, 2006

  6. Menebar harapan pantura
    Menyoal JALAN LINTAS UTARA (JLU)
    Oleh : Budi Usman, ketua resor KBPPP Kab Tangerang dan Direktur Eksekutif Komunike Tangerang Utara. / 21 april 2006
    (Satelitnews)

    Tugas utama pemerintahan daerah adalah memfasilitasi tumbuhnya ide-ide kreatif, inovatif dari masyarakat tersebut. Sayangnya untuk konteks kabupaten Tangerang, otonomi daerah hanya diperlakukan sebagai intergovernmental relations ketimbang relasi antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini pada kenyataannya berakibat terabaikannya kepentingan-kepentingan yang muncul dari arus bawah masyarakat. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah belum cukup memberikan jaminan kuatnya posisi tawar rakyat ketika berhadapan dengan Pemda.
    Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Meskipun penegasan pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan partisipatif (participatory) yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat sering dikumandangkan semenjak masa pemerintahan Orde Baru, tetapi kenyataannya anggota masyarakat belum sepenuhnya menjadi partisipan aktif pembangunan. Padahal, partisipasi masyarakat yang dikehendaki meliputi participatory continuum, dalam seluruh proses pengambilan keputusan politik, dari mulai imajinasi, formulasi perencanaan sampai ke implementasinya.
    Dalam Perda No 5/2002 mengenai Perubahan Perda No 3/1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disebutkan selain sebagai kawasan wisata, Pantai utara juga termasuk dalam kawasan yang patut dilindungi. Pada Pasal 18 ayat 2 sesuai dengan Keppres No 32/1990 disebutkan, kawasan sempadan pantai meliputi kawasan sepanjang garis pantai di Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, Teluknaga, dan Kosambi, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter diukur dari air pasang tertinggi ke darat. Selain Kecamatan Kosambi juga disebutkan dalam Pasal 19 Perda Nomor 3/1996 itu sebagai kawasan Suaka Alam.
    Bagi sebuah daerah kabupaten seperti halnya Kabupaten Tangerang, upaya menjamin dan menciptakan kesejahteraan sosial warga adalah hakikat dari sebuah cita-cita . Parameter kesejahteraan sebuah daerah atau sebuah komunitas tersebut setidaknya dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain, (1) tingkat pendapatan masyarakat, (2) prasarana ekonomi, (3) prasarana sosial, (4) struktur kegiatan ekonomi, (5) dan tingkat pengganguran. Untuk konteks pembangunan di daerah dewasa ini, harus diakui bahwa tingkat intervensi pemerintah daerah sampai hari ini masih belum optimal terutama ‘kesenjangan” antara wilayah Utara dengan Selatan. Kalaupun ada kebijakan-kebijakan pembangunan acapkali lebih terasa di daerah-daerah tertentu yang secara sosial ekonomi telah memperlihatkan kondisi yang baik. Hal ini justru mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial yang secara nyata telah menciptakan garis demarkasi antara daerah kaya dan daerah miskin.

    Kawasan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang keadaannya memang telah lama memburuk. Di samping kehilangan kemampuannya sebagai agen perlindungan ekosistem pantai, juga tampak tak terurus dan cenderung terabaikan. Rencana reklamasi Pantura yang pernah dirilis tahun 1985 pada pemerintahan Presiden Soeharto, awalnya tentu akan memperoleh pujian sebagai perhatian pemerintah atas kondisi areal yang menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 merupakan kawasan lindung sempadan pantai. Dalam RTRW itu disebutkan juga, Kecamatan –kecamatan di Pantura khususnya kosambi juga dijadikan Pusat Pertumbuhan Strata III, yakni sebagai kota-kota kecamatan yang melayani wilayah kecamatannya sendiri dan diproyeksikan dapat melayani wilayah kecamatan lain.
    Tidaklah berlebihan sikap sejumlah kalangan tokoh masyarakat pesisir pantai utara (Pantura) yang menyatakan rasa terima-kasihnya kepada Pemkab Tangerang diera kepemimpinan Bupati H. Ismet Iskandar, karena sejumlah proyek penting yang bias mempercepat kemajuan masyarakat Tangerang utara. Misalnya ditahun anggaran 2006, sejumlah proyek terkait kepentingan masyarakat dibangun, diantaranya sarana perhubungan jalan antar kecamatan meskipun belum maksimal, perbaikan system irigasi pertanian perbaikan sarana lingkungan pedesaan,d.s.b. lalu dengan arah pembangunan yang lebih terkonsentrasi melalui 4 titik arah pembangunan Kabupaten Tangerang , dimana pembangunannya ditahun 2006 itu, Pantura menjadi titik pertama prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati Bupati Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang.
    Dalam konsentrasi pembangunan kawasan ini Pantura memperoleh 14 bidanng proyek strategis, s.b.b : (1) Penyediaan lahan untuk Peningkatan Ikan (PPI) Cituis, (2) Mengembangkan konsep rencana induk pengembangan invenstasi (3) meningkatkan penyediaan air bersih. (4) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi terutama peningkatan jaringan jalan kolektor primer, (5) penunjang sarana dan prasarana pelatihan nelayan, (6) Perbaikan lingkungan perumahan nelayan, (7) Peningkatan Produktivitas pertanian, (8) Peningkatan Perekonomian rumahtangga petani (9) Peningkatan sarana dan prasarana Pengairan. (10) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, (11) Peningkatan sarana dan Prasarana pendidikan, (12) Pemberdayaan masyarakat miskin, (13) pengembangan agrebisnis (14) Peningkatan sarana dan prajalan pantura Kabupaten Tangerang JLU ( Jalan lintas utara). Mewujudkan itu, di tahun anggaran tidak sedikit anggaran Pembangunan APBD tahun itu mengalir kewilayah kecamatan-kecamatan dikawasan Pantura. Hasil pembangunannya sendiri telah dinikmati masyarakat Pantura, di antaranya perbaikan sejumlah sarana perhubungan dikawasan itu, bedah rumah keluarga miskin, d.s.b.
    Dua proyek mercusuar Pantura, yaitu Jalan Lingkar Utara dan pembangunan kembali status sekolah rusak siap dilaksanakan di tahun 2006. Sementara dua proyek mercusuar kawasan ini yang sebenarnya telah digagas ditahun 2005 dan pelaksanaannya ditahun 2006 adalah membangun jalan Lingkar Utara (JLU) sejauh 64 Km yang menghubungkan wilayah-wilayah kecamatan yang ada di sana proyek pembangunan kembali seratus lebih sekolah rusak di Pantura.
    Partisipasi masyarakat harus partisipasi sebenarnya, yakni partisipasi yang didasarkan atas kesadaran dan pengertian terhadap kegiatan bersama yang dilakukannya. Masyarakat menerima dan turut melaksanakan kegiatan karena mereka memahami bahwa yang dikerjakannya bersama itu bermanfaat bagi kehidupan mereka. Namun demikian, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Di samping itu, banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan (eksploitasi) sumber daya alam yang berlebihan untuk mengejar target pembangunan tertentu yang sering kali bersifat instan dan tidak berwawasan lingkungan.
    Karena keberhasilan pembangunan tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja namun masyarakat harus ikut serta berperan serta aktif di dalamnya sehingga hasil – hasilnya dapat dinikmati secara adil dan merata. Kabupaten Tangerang dalam kedudukannya sebagai daerah penyangga ibukota dan pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pemukiman dan jasa harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan perubahan yang terjadi di era ini, pembangunan berkualitas dan menyongsong babak baru yang diharapkan masyarakat yaitu ‘perubahan’ secara berkeadilan. Dan diharapkan multi player efek dari proyek APBD 2006 khususnya JLU berul-betul “dinikmati” bersama.Semoga !***

    Komentar oleh budi naga | September 20, 2006

  7. DESA NAIK STATUS DIKABUPATEN TANGERANG?
    Oleh : Budi Usman, ketua Resor keluarga besar putara putri polri (KBPPP) Kab tangerang budi_usman@telkom.net
    Menurut Kepala Bagian Bina Wilayah Pemkab Tangerang M Jahri Kusuma (Kompas 8 September 2005), usulan perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan Perda No 19 Tahun 2004 tentang pembentukan, pengalihan dan penggabungan desa menjadi kelurahan.
    Desa atau kelurahan dan atau disebut dengan nama lain merupakan sebuah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan , mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan relatif homogen serta banyak tergantung pada alam ( pertanian,perkebunan dan kehutanan ). Komunitas tersebut selanjutnya berkembang menjadi suatu kesatuan masyarakat Hukum yang berhak untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dimana kepentingan bersama penduduk menurut hukum adat dilindungi dan dikembangkan.
    Ciri masyarakat hukum adat yang otonom adalah berhak mempunyai wilayah sendiri berdasarkan kesejarahan leluluhurnya dengan batas yang sah,berhak mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumahtangganya sendiri,memberlakukan hukum adat setempat, berhak memilih dan mengangkat kepala daerahnya atau majelis pemerintahan sendiri,berhak mempunyai sumber keuangan sendiri serta berhak atas tanahnya sendiri.Dalam konteks inilah Desa atau kelurahan menemukan identitasnya sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus kepentingannya sendiri yang dalam bahasa lain disebut otonomi aseli,dengan demikian secara alami telah memiliki otonominya sendiri semenjak masyarakat hukum ini terbentuk,dimana otonomi yang dimilikinya bukan pemberian pihak lain.
    Keinginan kuat dan ‘ngotot” Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan status 77 desa menjadi kelurahan sempat terganjal walau akhirnya disetujui oleh DPRD jumat 16/9/05 lalu. Ada warga desa menolak rencana itu, tetapi Bupati Tangerang Ismet Iskandar bersikeras segera mewujudkannya. Adakah kepentingan-kepentingan di balik pro dan kontra itu? Adakah kaitan antara rencana peralihan tersebut dan konsep megapolitan yang akhir-akhir ini mulai dibicarakan?
    Suara letusan senjata api akhir Agustus lalu terdengar bertubi-tubi di kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa. Itulah cara polisi Tangerang membubarkan massa demonstran yang menolak perubahan status desa menjadi kelurahan. Semula massa demonstran dari Desa Dadap dan Salembaran Jaya, Kosambi, itu berunjuk rasa secara damai. Namun, ketika mereka gagal berdialog langsung dengan Kepala Desa Salembaran Jaya Jayusman dan Bupati Tangerang, kedamaian itu berubah menjadi kemarahan. Beberapa warga melempari kaca jendela kantor bupati dan kantor DPRD kabupaten di Tigaraksa itu. Kericuhan dalam unjuk rasa di tengah sidang paripurna DPRD Kabupaten Tangerang yang mengesahkan antara lain anggaran tambahan untuk Persatuan Sepakbola Tangerang (Persita) dan KONI Tangerang serta pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) soal peralihan status 77 desa menjadi kelurahan itu memunculkan pertanyaan, mengapa hal itu terjadi?
    Bukankah pada kesempatan sebelumnya warga desa sudah datang, bertemu dengan wakil rakyat untuk mengemukakan pendapat: menolak perubahan status desa menjadi kelurahan. Mereka merasa belum siap dan belum paham benar keuntungan apa yang akan diperoleh jika perubahan itu benar terjadi. Usulan perubahan status dari desa menjadi kelurahan dari Badan Perwakilan Desa setempat itu juga tak mereka ketahui. Anggota Panitia Khusus (Pansus) yang membahas raperda tersebut menyatakan bahwa keberatan warga atas perubahan status desanya itu akan disampaikan ke pemkab. Bahkan salah satu anggota pansus Kurtubi dari fraksi PPP menyatakan, kalau perlu mereka akan datang ke desa Dadap (salah satu yang menolak perubahan status) untuk melihat situasi sesungguhnya. Namun apa yang terjadi? Para wakil rakyat bersepakat dengan eksekutif untuk mengesahkan raperda tersebut.

    Tingkatkan layanan
    Menurut Kepala Bagian Bina Wilayah Pemkab Tangerang M Jahri Kusuma (Kompas 8 September 2005), usulan perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan Perda No 19 Tahun 2004 tentang pembentukan, pengalihan dan penggabungan desa menjadi kelurahan. Tiga tahun lalu ada kajian oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap desa yang layak jadi kelurahan,kata Jahri. Kelayakan didasarkan pada antara lain jumlah penduduk di atas 10.000 jiwa, luas wilayah, sarana dan prasarana, struktur masyarakat yang sudah mengarah ke kota sampai luas lahan pertanian yang makin mengecil dibandingkan dengan usaha di bidang jasa dan perdagangan. Semula hanya 64 desa di kabupaten itu yang layak ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Namun, jumlah itu bertambah menjadi 77 desa karena ditambah desa yang menjadi ibu kota kecamatan atau kabupaten, misalnya Tigaraksa.Tujuannya, tambah Kasubag Bina Wilayah Kabupaten Tangerang Lizia Sobandi, untuk meningkatkan pelayanan terhadap warga.
    Sistem administrasi akan lebih tertata. KTP misalnya, kelak cukup dibuat di kelurahan saja. Kelurahan pun mendapat dana rutin dari pemerintah sehingga bisa mengembangkan diri, menjadi lebih maju, masyarakat lebih sejahtera. Untuk dana operasional 77 desa yang akan jadi kelurahan, jauh-jauh hari Pemkab Tangerang sudah menganggarkan Rp 2,9 miliar atau Rp 162 juta per desa per tahun.
    Akhirnya perjalanan panjang 77 desa menjadi kelurahan sampai titik final. Dan pelantikan Plt 77 lurah baru bertempat di Kantor Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, berjalan dengan lancar. Acara pelantikan tersebut di hadiri oleh sejumlah Pejabat dan unsur Muspida Kabupaten Tangerang. Pelantikan para lurah baru itu dilakukan langsung Bupati Ismet Iskandar. Dalam sambutaanya, Ismet meminta agar perubahan desa menjadi kelurahan tak hanya berubah statusnya, tetapi terutama menyangkut pelayanan terhadap masyarakat. “Saya juga menekankan untuk mendukung tercapainya harapan itu perlu disempurnakan perangkat pendukung dan fasilitas. Maka seluruh unsur perangkat daerah, baik Badan, Dinas dan Kantor, agar secepatnya menyusun program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang diorientasikan kepada bentuk dukungan terhadap operasional kelurahan,” kata Ismet Iskandar seperti dilansir dari situs Pemerintah Kabupaten Tangerang 20/9/05.
    Jika perubahan status itu membuat warga lebih sejahtera mengapa mereka menolak ? Beberapa warga Dadap, Salembaran Jaya atau Bitung Jaya yang kemudian tetap mengadakan pemilihan kepala desa menyatakan, mereka tak mengerti ada keuntungan itu. Tak ada sosialisasi sampai ke bawah. Bagaimana kami bisa tahu untung-rugi menjadi kelurahan, kata Abdul rosyid bin sahid, warga Salembaran Jaya yang juga ketua LSM Fordes.
    Pengamat politik lokal dari UNIS Tangerang Hasanudin menilai sejak awal sudah menduga penyebab penolakan sebagian warga. Ia melihat kecenderungan penguasa saat ini lebih suka memaksakan kehendaknya kepada rakyat dan menyingkirkan asas demokrasi. Tidak ada sosialisasi yang sebenar-benarnya, apalagi dialog, ujar Hasan. Selain itu Hasanudin melihat kemungkinan ada agenda lain seperti menuju konsep megapolitan yang mulai ramai menjadi wacana. Sebenarnya, membangun wilayah yang dulu desa menjadi modern baik-baik saja, tetapi ia mengingatkan jangan sampai malah warga setempat tersingkir oleh pendatang. Pengertian modern bukan berarti banyak muncul pusat belanja, lalu tak ada lagi ciri khas desa sebagai kekayaan bangsa ini. Jangan sampai terjadi penghancuran total ciri khas itu dan akan membuat berhala baru demi pembangunan ekonomi, katanya lebih lanjut.
    Baik pemerintah kabupaten maupun warga desa memiliki kepentingan dalam persoalan peralihan desa menjadi kelurahan.Warga desa mungkin ada yang tetap ingin menjadi kepala desa, sebuah jabatan bergengsi di wilayah itu. Mereka juga takut kehilangan kewenangan menentukan apa yang baik bagi desanya. Sementara pimpinan pemkab ingin menunjukkan mereka akan jauh lebih berkuasa atas wilayah yang menjadi kelurahan.Bagaimanapun memberi kesempatan warga desa menentukan pilihannya sendiri haruslah tetap diutamakan karena mereka lebih jujur dan bisa belajar dari kesalahan yang dibuat. Penulis berpendapat dalam proses pembangunan hendaknya, masyarakat tidak hanya menjadi penonton dan tidak bisa menikmati. Seluruh warga masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam pembangunan dan sekaligus dapat menikmati hasilnya.***

    DAFTAR
    JUMLAH DESA YANG BERUBAH MENJADI KELURAHAN

    No KECAMATAN JUMLAH KELURAHAN
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18 BALARAJA
    TIGARAKSA
    MAUK
    RAJEG
    PASAR KEMIS
    PANONGAN
    PAKUHAJI
    SEPATAN
    CURUG
    CIKUPA
    LEGOK
    SERPONG
    PAGEDANGAN
    CISAUK
    PONDOK AREN
    PAMULANG
    CIPUTAT
    KOSAMBI

    1 KELURAHAN
    2 KELURAHAN
    1 KELURAHAN
    1 KELURAHAN
    4 KELURAHAN
    1 KELURAHAN
    1 KELURAHAN
    1 KELURAHAN
    7 KELURAHAN
    2 KELURAHAN
    2 KELURAHAN
    16 KELURAHAN
    1 KELURAHAN
    2 KELURAHAN
    11 KELURAHAN
    8 KELURAHAN
    13 KELURAHAN
    3 KELURAHAN

    sumber: satelitnews 16 september 2005

    Komentar oleh budi naga | September 20, 2006

  8. OBJEKTIFITAS REKLAMASI PANTAI KABUPATEN TANGERANG”
    Oleh : Budi Usman ,Ketua resor KBPPPP Kab Tangerang ,Direktur Eksekutif Komunike Tangerang Utara Indonesia
    Alamat : Kampung Melayu Barat 04/03 Nomor 62 Teluknaga Kabupaten Tangerang, Banten Indonesia Telp.021.55931092,081386489810.

    Dalam Peraturan daerah Kabupaten Tangerang No 5/2002 mengenai Perubahan Perda No 3/1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disebutkan selain sebagai kawasan wisata, Pantai-pantai di pantura juga termasuk dalam kawasan yang patut dilindungi. Pada Pasal 18 ayat 2 sesuai dengan Keppres No 32/1990 disebutkan, kawasan sempadan pantai meliputi kawasan sepanjang garis pantai di Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, Teluknaga, dan Kosambi, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter diukur dari air pasang tertinggi ke darat. Selain Kecamatan Kosambi juga disebutkan dalam Pasal 19 Perda Nomor 3/1996 itu sebagai kawasan Suaka Alam.

    Dalam RTRW itu disebutkan juga, Kecamatan Kosambi juga dijadikan Pusat Pertumbuhan Strata III, yakni sebagai kota-kota kecamatan yang melayani wilayah kecamatannya sendiri dan diproyeksikan dapat melayani wilayah kecamatan lain. Untuk mendukung pengembangan wilayah, Kosambi bersama Teluknaga juga disebutkan, sebagai daerah yang dipersiapkan untuk pengembangan perhubungan udara yang berorientasi pada pendayagunaan ruang dirgantara untuk menunjang kepentingan transportasi udara, pariwisata, pertahanan dan keamanan udara serta upaya pelestariannya dengan mengutamakan pada keselamatan penerbangan dan penataan ruang sekitar bandar udara.

    untuk mempercepat wilayah pengembangan Kosambi sebagai pusat pertumbuhan strata III, yakni sebagai pusat pelayanan regional di wilayahnya, sudah dibuat perencanaan sistem transportasi yang disebut dengan sistem jaringan jalan lingkar utara meliputi ruas batas DKI Jakarta-Kosambi-Teluknaga-Mauk-Sukadiri-Kemiri-Kronjo-Kresek. Jalur itu akan terinterkoneksi dengan jalur luar pantai utara Jawa dihubungkan pada ruas Kronjo-Kabupaten Serang dan pengembangan jaringan jalan pesisir pantai (coastal road) yang mendukung pengembangan kawasan wisata pantai terpadu dan pengembangan pelabuhan niaga, pelabuhan perikanan dan pelabuhan kayu.

    Kawasan dan kondisi Pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang keadaannya memang telah lama memburuk. Di samping kehilangan kemampuannya sebagai agen perlindungan ekosistem pantai, juga tampak tak terurus dan cenderung terabaikan. Rencana prestisius reklamasi Pantura yang pernah dirilis tahun 1985 pada pemerintahan Presiden Soeharto, awalnya tentu akan memperoleh pujian sebagai perhatian pemerintah atas kondisi areal yang menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 merupakan kawasan lindung sempadan pantai.

    Namun, yang kemudian mencuat ternyata bahwa reklamasi tersebut dibangun untuk menimbulkan daratan baru seluas untuk tujuan pembangunan water front city serta pusat bisnis. Rencana “reklamasi” itu bahkan sempat secara illegal ditiru oknum pengembang dengan dalih ijin Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2001 yang tujuanya untuk membangun pusat wisata dan areal komersil lainya.
    Kini, masalah Pantura tersebut menghangat setelah pemerintah pusat dan daerah berniat menghidupkan rencana lama itu (Kompas, 4/9/2002). Maka, kembali yang pertama terbayang adalah akan begitu banyak alam diubah oleh manusia serta sumber daya yang harus mendukung maupun dikorbankan untuk rencana menambah daratan baru di atas laut tersebut. Yang jarang terlintas adalah kaitan bisnis yang ternyata sangat menarik bagi pada investor untuk berebut menanam modalnya di bidang ini.

    Istilah dari hakikat “reklamasi pantai” seharusnya mengisyaratkan kegiatan murni perbaikan pantai yang rusak ke kondisi semula, membersihkan sampah berlebihan, dan memperkaya tumbuhannya, khususnya mengembalikan kemampuan fungsinya sebagai penyangga ekosistem dan perlindungan pantai. Mengubah fungsi lahan pantai menjadi daratan kering, bahkan mewujudkannya sebagai pusat bisnis dan permukiman seperti “rencana” tentu bukan termasuk dalam terminologi “reklamasi” tadi. Masyarakat sepertinya dibutakan dan dibodohi dengan menggunakan istilah reklamasi.

    Entah siapa ? yang punya ide cemerlang mempersonifikasikan informasi ke-publik melalui pembelokan makna mulia reklamasi untuk menutupi kegiatan komersial yang akan berimplikasi terhadap rusaknya lingkungan itu. Kalau hendak membangun kawasan bisnis baru, mengapa pula harus di pesisir pantai, yang faktual telah jenuh dengan berkembangnya fasilitas umum, yang seharusnya, dialihkan ke daerah lain sekaligus mengurangi arus urbanisasi ke Jakarta. Masalahnya, nilai jual pusat bisnis dan permukiman masih akan sangat laku di kota besar dan kaya semacam Jakarta,Tangerang dan sekitarnya. Semua teori dan kekhawatiran yang diutarakan oleh para ahli tampak masuk akal. Artinya, kita benar-benar paham bahwa pengurukan dan pembangunan (bukan reklamasi) Pantura tersebut akan mengandung bahaya kelestarian lingkungan hidup yang harus diperhitungkan secara mendalam.

    Namun, investor dan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelamatan kawasan lindung pantai tampaknya tidak obyektif lagi. Bahkan, dengan cerdas pengembang “reklamasi pantai” dan kolaborasi “Pejabat”, menggunakan ahli-ahli perguruan tinggi sebagai penyusun studi Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) yang siap membela terdepan pembangunan daratan baru tersebut secara “ilmiah”.
    Dalam usaha memanfaatkan tanah timbul ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ada “tanah” yang sudah dimanfaatkan ketika belum lagi berbentuk “tanah”, melainkan baru sebagai genangan air yang dangkal. Adapula sebidang tanah timbul yang sudah dimanfaatkan, ketika sifat tanahnya masih belum pantas lagi diolah untuk menjadi tanah pertanian, karena kadar garam tanahnya masih tinggi. Dalam pertumbuhan tanah timbul, okupasi lahan oleh masyarakat belum tentu menunggu sampai benar-benar ada wujud “tanah”. Begitu tanah itu muncul kemudian dimulai pengolahannya menjadi tanah pertanian yang baik, okupasi masyarakat di atas tanah itu biasanya sudah mantap.

    Lahan di kawasan pantai yang tidak dibebani hak milik, dikuasai oleh negara dan digunakan sesuai peruntukan/fungsinya untuk kemakmuran rakyat. Peralihan status lahan dari lahan negara menjadi lahan yang dilekati hak yang bukan tanah negara dapat ditempuh dengan proses pelepasan atau pembebasan hak sebagaimana diatur dalam UU Pokok Agraria. Peraturan yang secara khusus mengatur tanah timbul secara alami memang belum ada. akan tetapi, mungkin dapat digunakan PP No. 8/1953 yang mengatur tentang pengusahaan tanah-tanah negara, sebelum ada peraturan lain yang baru.

    Selain PP No. 8/1953 di atas, kiranya perlu juga diperhatikan UU No. 51/1960, tentang larangan untuk menggunakan tanah atau muka bumi bagi setiap orang yang tidak memiliki ijin yang sah dari penguasa tanah tersebut. UU No. 1/1960 melarang penggunaan secara liar bagi muka bumi dalam wujud tahapan manapun baik itu masih berwujud tanah yang tergenang air secara berkala, ataupun yang sudah berwujud tanah padat. Dengan adanya UU No. 51/1960 itu, Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan yang perlu apabila ada pelanggaran-pelanggaran hukum seperti tersebut di atas. Tanah timbul, dalam tahapan yang manapun wujudnya, biasanya ada vegetasinya. Kalau ada yang menebangi pohon-pohon tetapi tidak langsung memanfaatkan tanahnya, orang tersebut dapat juga dituntut sebagai pelanggar hukum berdasarkan UU No. 5/967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Apabila sampai terjadi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup, tuntutan dapat juga didasarkan UU No. 4/1982.

    Hal diatas akan berbeda kalau yang direklamasi itu sepenuhnya laut. Sebab, hak atas tanah hanya berlaku sampai batas pasir pantai. Karenanya, laut tidak dapat dilekati dengan hak atas tanah. Pemegang hak atas laut sampai ke batas yang ditentukan oleh “Konvensi Hukum Laut PBB” yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985 adalah negara. Jadi, seluruh kawasan perairan laut Indonesia dikuasakan kepada Departemen Perhubungan untuk kepentingan pelayaran. Masalah yang dapat timbul adalah bagaimana status tanah yang muncul akibat reklamasi.

    Selama belum ada ketentuan hukum yang pasti, permasalah itu dapat dipecahkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum tanah positif yang ada. Kalau diurut tahap-tahap kemunculan tanah baru itu adalah sebagai berikut
    ( aspek hukum tanah 2004): Pertama, berbentuk laut yang dikuasai oleh negara.
    Kedua, direklamasi atas ijin yang diberikan oleh pemerintah dan ijin reklamasi itu dapat diberikan setelah dilakukan AMDAL sesuai dengan PP nomor 51 tahun 1993.
    Ketiga, muncul tanah baru yang tentunya dikuasai oleh negara, karena ijin reklamasi semata-mata hanya untuk melakukan reklamasi dan tidak untuk menguasai tanah hasil reklamasi. Setelah tanah baru itu jelas wujudnya, barulah masyarakat dapat memohon suatu hak atas tanah tersebut kepada pemerintah untuk digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan azas kepatutan, tentu pihak yang mereklamasi yang dapat prioritas pertama untuk memohon hak atas tanah tersebut.

    Alih fungsi pantai menjadi daratan kering dengan sebutan “reklamasi” yang terjadi ini jelas dibangun dengan obsesi keuntungan bisnis. Biaya lima tahun pertama yang disebutkan pengembang kini mungkin berlipat 10 kali pun akan tetap menjadi sangat kecil dibanding harga jual tanah yang akan sangat tinggi dan otoritas pengendalian perkembangan bisnis di daerah daratan baru tersebut yang sangat menguntungkan.
    Melansir terbitan Indo Pos 28/11/04 ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Sekda Kabupaten Tangerang Nanang Komara mengaku terkejut dengan masih berlangsungnya kegiatan reklamasi di Pantai Dadap. Dia mengatakan akan mengambil langkah guna menghentikan aktivitas itu. “Dengan tetap melakukan aktivitas pengurukan, pengembang telah menunjukkan sikap arogan. Padahal Pemkab Tangerang telah memperingatkannya agar menghentikan kegiatan reklamasi itu,” terangnya. Sekda Nanang Komara juga menjelaskan bahwa Pemkab Tangerang telah mendapat mandat dari Deputi Kementrian Lingkungan Hidup guna menghentikan untuk sementara waktu proses reklamasi pantai itu hingga pengembang memiliki izin Amdal. “Seharusnya pengembang menghentikan kegiatan reklamasi itu untuk sementara waktu,” sambung Nanang. Dia juga menjelaskan bahwa reklamasi yang akan dilakukan pengembang tidak salah, bahkan Pemkab Tangerang sangat mendukung pembangunan tempat wisata terpadu dan pemukiman elite di lokasi itu. “Namun, prosedur yang mereka lakukan selama ini, tidak sesuai dengan aturan kami.” “Tingkat kerusakan lingkungan pantai Kosambi telah masuk pada tingkat yang serius,” ujar Sekda ( Indo Pos 28/11/04 ).

    Aspek positif “reklamasi” memang diakui tidak sedikit. Tertatanya kawasan pantai, tersedianya ruang bisnis dan permukiman baru, lapangan kerja yang semarak, ataupun meningkatkan arus investasi yang akan tercipta tentu tidak mudah diperoleh saat ini. Pengembangan ruang wisata baru juga bermanfaat mengurangi arus wisatawan ke kawasan Puncak yang telah sangat padat. Namun, harus pula disadari bahwa aspek negatif yang muncul banyak yang berjangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Dalam skala yang sangat besar dan menyakitkan, atau yang tidak terasakan secara langsung, yang akan muncul pada awalnya adalah perubahan pola pasang surut dan pola aliran mati air limpas dari hulu ke hilir yang dipastikan akan memperparah Kuantitas dan kualitas banjir hilir .

    Sebagai seorang konservasionis dalam hal pembangunan Kabupaten Tangerang, saya lebih condong memilih langkah moderat. Membangun dengan tidak mengorbankan ekosistem lingkungan serta selalu berusaha meraih keuntungan ekonomis dari suatu upaya pembangunan justru melalui dukungan perbaikan maupun potensi lingkungan. Lantas, bagaimana halnya dengan Pantura ini? Mudah-mudahan Bupati Tangerang dan DPRD ini ikut memahami kekhawatiran terhadap rusak dan hilangnya sumber daya lingkungan pantai yang akan menyengsarakan rakyat kecilnya meskipun menyenangkan segelintir orang yang berkuasa dan kelompok yang berkepentingan.

    Tidak berarti bahwa rencana pembangunan reklamasi Pantura yang sudah pernah didukung dan disetujui pemerintah itu dibatalkan. Terpenting Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD dapat bertindak arif dan benar dalam merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan maupun pemanfaatan daratan baru tersebut, termasuk menjamin kembalinya fungsi ekosistem pantai yang kini rusak baik karena faktor alam dan manusia itu. Pertimbangan ekosistem lingkungan harus dilakukan betul-betul secara berhati-hati.

    Tidak harus dipaksakan membangun daratan kering seluas-luasnya. Penyediaan konservasi lahan hutan bakau dan hutan pantai (termasuk menanam pepohonan akar dalam di permukiman) justru harus menjadi prioritas perlindungan lingkungan pantai, rehabilitasi kerusakan ekosistem yang dipangsa maupun terkena dampaknya harus dirancang dan dilaksanakan sejak dini. Pemkab Tangerang harus menyiapkan program antisipasi perubahan layanan sosial termasuk menyiapkan pengaturan calon daratan tersebut agar tidak menjadi pemicu konflik horizontal dan sosial di masyarakat.Kita berharap kali ini dapat memeroleh kesungguhan perencanaan dan pelaksanaan obyektif suatu studi dan kajian hingga implikasi lingkungan, yang benar-benar dapat diandalkan untuk mendasari suatu keputusan dan kebijaksanaan penting bagi rencana pembangunan Kabupaten Tangerang yang integral bagi kesejahteraan masyarakat.***

    Komentar oleh budi naga | September 20, 2006

  9. pokoke ZUL-MARISSA

    Komentar oleh sartonofx | September 28, 2006

  10. mana ada Gubernur Kecemplung selokan.. ini berita yang mengada-ada. Gubernur Jalan saja alasnya pakai “KARPET MERAH” – Mau masuk Mobil ada yang membukakan Pintu, bahwa Baca KORAN ada yang membacakan HEADLINE nya.

    Kalau memang masuk selokan, berarti gubernur penuh perhatian dan memasyarakat dengan Ikut kerjabakti kebersihan.

    Gubernur Ke Sawah, itupun dalam acara temu wicara dengan para petani, dengan beralaskan KARPET MERAH Juga…

    Komentar oleh wargabanten | April 21, 2007

  11. Komentar oleh aku | Agustus 17, 2007

  12. Adik Ratu Atut Chosiyah Dipanggil Kejaksaan

    Minggu, 24 Agustus 2008 | 18:22 WIB
    TANGERANG, MINGGU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang menjadwalkan akan memanggil adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Heri Wardana alias Wawan terkait dugaan kasus korupsi pembangunan RSUD Balaraja.

    Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tangerang, Rakhmat Haryanto, Minggu (24/8) mengatakan, jadwal pemanggilan adik pejabat nomor satu di Provinsi Banten tersebut pada Senin (25/8).

    “Wawan seharusnya memenuhi panggilan Kejari Tangerang pada Jumat (22/8) kemarin, namun berhalangan hadir karena harus menghadiri rapat Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Provinsi Banten,” ungkapnya.

    Haryanto mengatakan, Wawan akan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RSUD Balaraja, Kabupaten Tangerang.

    Sebelumnya, Kejari Tangerang telah menetapkan lima tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit pemerintah yang menghabiskan dana dekonsentrasi APBN 2006 sebesar Rp14,115 milyar tersebut.

    Kelima tersangka tersebut antara lain, Kepala Dinas Kesehatan (Dinskes) Provinsi Banten, DBS, Pejabat Pembuat Komitmen Dinkes Provinsi Banten, NA, Direktur kontraktor proyek PT Glindingmas Wahana Nusa sebagai kontraktor proyek, JC, Kepala Proyek, DW dan konsultan pengawas proyek dari PT Cipta Sarana Mitra, AS.

    Modus operandi yang dilakukan para tersangka yakni membuat laporan palsu secara bersamaan tentang kemajuan pembangunan RSUD Balaraja. Laporan kemajuan pembangunan tersebut untuk mencairkan dana ke Dinkes Provinsi Banten sebesar Rp 14,115 milyar padahal laporan kemajuan proyek tidak sesuai dengan bangunan fisiknya.

    Kejaksaan menemukan hasil pengumpulan data dan survey lokasi yang menunjukkan sejumlah bangunan fisik tidak sesuai dengan laporan kemajuan proyek, di antaranya toilet, keramik lantai, saklar dan jaringan listrik.

    Namun demikian, Haryanto menjelaskan, pemanggilan Wawan tersebut bersifat tidak mengikat dan akan mengubah penanganan kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan itu. “Pemanggilan Wawan juga didasarkan keterangan tersangka JC, yang menyebut nama Wawan. Namun belum diketahui jelas peranan Wawan pada pembangunan RSUD Balaraja.”

    Selain itu, Kejari Tangerang juga akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hani Heryanto terkait perencanaan dan pembangunan rumah sakit milik Kabupaten Tangerang tersebut.

    Komentar oleh Adik Ratu Atut si Wawan masuk Penjara krn Nyolong dana orang Banten | Agustus 26, 2008

  13. Adik Ratu Atut Chosiyah Wawan suami Arin Rachmi Diany dari PKS jadi TERSANGKA di Kejaksaan Agung

    Minggu, 24 Agustus 2008 | 18:22 WIB
    TANGERANG, MINGGU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang menjadwalkan akan memanggil adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Heri Wardana alias Wawan terkait dugaan kasus korupsi pembangunan RSUD Balaraja.

    Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tangerang, Rakhmat Haryanto, Minggu (24/8) mengatakan, jadwal pemanggilan adik pejabat nomor satu di Provinsi Banten tersebut pada Senin (25/8).

    “Wawan seharusnya memenuhi panggilan Kejari Tangerang pada Jumat (22/8) kemarin, namun berhalangan hadir karena harus menghadiri rapat Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Provinsi Banten,” ungkapnya.

    Haryanto mengatakan, Wawan akan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RSUD Balaraja, Kabupaten Tangerang.

    Sebelumnya, Kejari Tangerang telah menetapkan lima tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit pemerintah yang menghabiskan dana dekonsentrasi APBN 2006 sebesar Rp14,115 milyar tersebut.

    Kelima tersangka tersebut antara lain, Kepala Dinas Kesehatan (Dinskes) Provinsi Banten, DBS, Pejabat Pembuat Komitmen Dinkes Provinsi Banten, NA, Direktur kontraktor proyek PT Glindingmas Wahana Nusa sebagai kontraktor proyek, JC, Kepala Proyek, DW dan konsultan pengawas proyek dari PT Cipta Sarana Mitra, AS.

    Modus operandi yang dilakukan para tersangka yakni membuat laporan palsu secara bersamaan tentang kemajuan pembangunan RSUD Balaraja. Laporan kemajuan pembangunan tersebut untuk mencairkan dana ke Dinkes Provinsi Banten sebesar Rp 14,115 milyar padahal laporan kemajuan proyek tidak sesuai dengan bangunan fisiknya.

    Kejaksaan menemukan hasil pengumpulan data dan survey lokasi yang menunjukkan sejumlah bangunan fisik tidak sesuai dengan laporan kemajuan proyek, di antaranya toilet, keramik lantai, saklar dan jaringan listrik.

    Namun demikian, Haryanto menjelaskan, pemanggilan Wawan tersebut bersifat tidak mengikat dan akan mengubah penanganan kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan itu. “Pemanggilan Wawan juga didasarkan keterangan tersangka JC, yang menyebut nama Wawan. Namun belum diketahui jelas peranan Wawan pada pembangunan RSUD Balaraja.”

    Selain itu, Kejari Tangerang juga akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hani Heryanto terkait perencanaan dan pembangunan rumah sakit milik Kabupaten Tangerang tersebut.

    Komentar oleh Adik Ratu Atut si Wawan masuk Penjara krn Nyolong dana orang Banten | Agustus 26, 2008

  14. ROE = Heroe = Satelit News + Jawa Pos Grup + RBB (Ralawan Banten Bersatu) = Timses Atut = Black Campaign for Zul-Mar.

    Heru atau Heroe adalah wartawan lokal Kab Tangerang, Banten dari grup Jawa Pos, begundal Banten dari RBB alias Relawan Banten Bersatu yang ditugaskan sama Bapaknya Atut Chasan Sochib buat melindungi Atut dan melakukan kampanye hitam terhadap Zulkieflimansyah dan Marissa Haque disaat Pilkada Banten 2006 lalu.

    Komentar oleh FIRMAN Penghubung Banten | April 3, 2009

  15. I really blog too and I’m crafting a little something similar
    to this specific blog post, “Gubernur Banten Kecemplung Selokan Ratu
    Atut Chosiyah”. Will you mind in the event I personallyimplement several of your personal
    points? I appreciate it -Antwan

    Komentar oleh Rodger | Februari 22, 2013


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: